Masyarakat BERTEMAN di Perlintasan Kereta Api: Upaya Mengurangi Angka Kecelakaan

PADANG - Banyaknya terjadinya kasus kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api yang di sebabkan oleh kelalaian pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu atau peringatan yang sudah diberikan, seperti menerobos palang pintu.

Mengatasi terjadinya kecelakaan tersebut Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Keselamatan Bidang Pekeretapian, Sabtu (20/8/2022) di The ZHM Premiere Hotel Padang.

Baca juga: Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman Tandatangani Nota Kesepakatan Ranperda Tentang APBD Tahun 2021

"Harus ada kesadaran keselamatan yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Sumatera Barat, ini menjadi tantangan kita semua untuk menanamkan perilaku masyarakat untuk sadar akan keselamatan di perlintasan perkeretaapian, " kata Zulma Efendi Plt. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Untuk itu perlu tingkatan keselamatan diperlintasan sebidang dengan "BERTEMAN" (Berhenti, Tengok Kanan, Kiri, Aman, Jalan) bagi masyarakat Sumbar. 

Baca juga: Coreng Marwah Minangkabau, DPRD Sumbar Bakal Bahas Maraknya Kasus Pelecehan Seksual

Berdasarkan data angka kecelakaan di perlintasan kereta api yang telah dihimpun oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat, sejak tahun 2015 hingga Agustus 2022 telah terjadi 180 kecelakaan yang melibatkan kereta api di Sumbar. 

"Bila dirata rata, terjadi 25 kecelakaan setiap tahunnya. Angka ini cukup fantastis bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, " sebutnya.

Baca juga: Berpakaian Pandeka Silek, Wali Kota Hendri Septa Sambut Kedatangan Atlet PON XX

Mengatasi tingginya angka tersebut, Ditjen Perkeretaapian melalui Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat akan menutup 245 perlintasan tidak terdaftar, dari sekitar 388 perlintasan KA dari Padang sampai dengan Pariaman. 

Dalam peningkatan keselamatan lainnya yang dilakukan di wilayah Sumbar adanya pembangunan pos jaga dan pintu perlintasan sebanyak 27 titik, pembangunan pagar ornamen sepanjang 3, 569 KM'Sp, pemasangan patok rel pembatas dengan warna marawa sepanjang 9, 84 KM'SP, pembangunan Jalan Inspeksi (kolektor) sepanjang 7, 98 KM'Sp, dan pemasangan Sistem Peringatan Dini (EWS) sebanyak 38 titik.

Baca juga: Perkuat Kolaborasi G20, Menkominfo Usulkan Kelompok Kerja Ekonomi Digital

"Kita patut bangga karena Sistem Peringatan Dini (EWS) ini merupakan pilot project pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, " ucapnya.

Zulma Efendi menjelaskan, EWS bekerja dengan sensor yang dipasang di sekitar perlintasan dan saat kereta api akan melintas, secara otomatis terdengar bunyi sirine sebagai tanda bahwa kereta api akan melintas. 

Baca juga: Wagub sampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terkait RAPBD 2022

Ini sifatnya pemberi peringatan, kunci utama tetap pada orang yang akan melintas baik itu pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, untuk tetap waspada dan memastikan tidak ada kereta yang akan lewat.

"Dar pekerjaan tersebut kita masih memiliki kekurangan yaitu ketersediaan 81 (delapan puluh satu) orang SDM PJL yang tersertifikasi, untuk nantinya ditempatkan pada 27 (dua puluh tujuh) titik pos perlintasan (JPL) di lintas Padang Pariaman, " jelasnya. 

Untuk itu, dia mengharap adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersama Pemerintah daerah yang melintasi daerah Kabupaten dan Kota untuk berpartisipasi dalam mengatasi kekurangan tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memberikan apresiasi dan mendukung upaya yang telah dilakukan Kemenhub.

"Inilah bentuk sinergi antara Pemprov Sumbar dengan pemerintah pusat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk keselamatan masyarakat. Mari kita dukung bersama, karena saya ingin masyarakat saya selamat dari kecelakaan, " kata Gubernur Sumbar.

Baca juga: Gubernur Sumbar Mahyeldi Belum Buka Suara Soal Tambang Emas Ilegal di Pasaman

Mahyeldi mengatakan kereta api memiliki keunggulan dari transportasi darat lainnya karena bebas macet, lebih cepat dan biayanya relatif lebih murah sehingga akan menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mobilitas barang.

"Perlu kita syukuri bersama, kita sudah memiliki jalur kereta sejak pemerintah Hindia Belanda. Jadi perlu dilakukan pembebasan lahan setiap jalur kereta api disisi kanan dan kiri, " pintanya.

Kehadiran kereta api telah banyak memberi dampak positif bagi masyarakat, dengan tarif yang sangat murah. Banyak masyarakat menggunakan transportasi kereta api baik untuk melakukan kegiatan seharinya maupun berwisata.

"Terbukti ramainya masyarakat menggunakan kereta api setiap hari, khususnya menuju Bandara dan ke Kabupaten Padang Pariaman, " tuturnya.

Selain itu Gubernur Mahyeldi berharap perbaikan jalur kereta api lintas Sawahlunto - Muaro Kalaban dapat beroperasi kembali. Karena jalur kereta Sawahlunto-Muaro Kalaban dikenal menyimpan banyak sejarah.

Baca juga: Meski Pandemi COVID-19, PPL Tetap Didorong Maksimal Bina Petani

Apalagi daerah tersebut memiliki Situs Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto yang telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh Unesco.

Menyikapi hal itu, Gubernur ingin pemerintah bisa memenuhi sarana dan prasarana kelengkapan pelintasan sebidang yang sesuai dengan aturan aturan yang berlaku.

“Kita harus menata kembali semua jalur kereta api, agar pengoperasian kereta api dapat memberikan dampak positif dan memicu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat Sumbar, " tambahnya. 

Acara Focus Group Discussion (FGD) Keselamatan Bidang Pekeretapian ini dibuka langsung oleh Zulma Efendi Plt. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub yang dihadiri oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, Umar Aris, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Soerjanto Tjahjono dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi. (**)